Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu Sudah Usai tapi Bisnis Properti Belum Pulih

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Pekerja menyelesaikan kondominium The Masterpiece di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, Kamis (8/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pekerja menyelesaikan kondominium The Masterpiece di kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, Kamis (8/3). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pascapemilu, bisnis properti di Indonesia masih belum bergairah dan pulih seperti sedia kala. Konsultan Properti Savills Indonesia, Anton Sitorus, mengakui prospek industri properti ke depan memang belum ada kenaikan yang signifikan.

Baca: Rumah Mewah di Bawah Rp 30 Miliar Kini Bebas PPnBM

“Kalau menurut saya, sampai akhir tahun diperkirakan belum ada kenaikan yang signifikan ya,” kata Anton, di Panin Tower, Jakarta Selatan, pada Rabu 26 Juni 2019.

Anton mengatakan penyebab belum bergairahnya sektor properti karena salah satunya faktor politik, yakni Pemilu kemarin.  Selain itu, juga ada faktor ekonomi global. Saat ini, kata dia, faktor perang dagang Amerika Serikat-Cina ikut mempengaruhi kondisi sektor properti.

Anton menjelaskan pada kuartal I 2019 sudah ada 1.100 unit baru kondomininium di Jakarta. Namun, selama tiga bulan pertama, hanya 430 unit yang terjual. Itupun dengan harga rata-rata per meter persegi sebesar Rp 26,3 juta,  turun 0,3 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai informasi, Jakarta yang mewakili kota besar di Indonesia masih menempati urutan ke 51 dalam survei indeks ketahanan kota dari Savills Indonesia. Sejauh ini, New York masih menempati urutan pertama, lalu ada Tokyo urutan kedua; dan diikuti London pada urutan. "Jakarta diperkirakan akan menempati pada posisi ke-20 pada tahun 2028," ujar Anton.

Untuk daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Anton mengungkapkan, pada tiga bulan pertama 2019 sudah ada 3.800 unit baru kondominium. Adapun total ketersediaan sebesar 86.700 unit dan hanya terjual sebanyak 2.100  unit dengan harga rata-rata per meter pesegi senilai Rp15,8 juta.

Menurut Anton, tidak terserapnya sektor properti dengan baik ini merupakan gambaran perlambatan pada bagian ekonomi ini.

Dia melanjutkan, peran pemerintah menjadi penting dalam mengatasi persoalan ekonomi properti. Sebab, pemerintah memiliki regulasi untuk mengatur ekonomi. Tak hanya itu, pemerintah juga punya unit-unit usaha berupa badan usaha milik negara (BUMN). “Mereka bisa memainkan peran di pasar,” ujar Anton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Bisnis Properti Diprediksi Tumbuh Tak Lebih dari 5 Persen

Sejauh ini, kata Anton, para investor masih menunggu dan melihat kondisi ekonomi yang terkait dengan politik di Indonesia. “Kita berharap ke depan bisnis properti tumbuh lebih signifikan,” katanya.

EKO WAHYUDI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

15 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

2 hari lalu

Pemandangan hotel dan apartemen residensial di kawasan Forest City Country Garden di Johor Bahru, Malaysia, 16 Agustus 2023. Proyek yang nilainya diperkirakan mencapai US$ 100 miliar atau setara Rp 1.500 triliun ini dibangun oleh pengembang properti Cina yang tengah terpuruk, Country Garden. REUTERS/Edgar Su
BI Laporkan Harga Properti Residensial Triwulan I Naik 1,89 Persen

Survei BI mengindikasikan harga properti residensial di pasar primer triwulan I 2024 tetap naik, tecermin dari pertumbuhan Indeks Harga Properti Residensial triwulan I 2024 sebesar 1,89 persen


Cara WNA Beli Properti di Indonesia dan Persyaratannya

2 hari lalu

Penting bagi pemula memahami cara investasi properti dengan strategi cerdas agar tidak merugi dan mendapat untung. Mari simak tipsnya. Foto: Canva
Cara WNA Beli Properti di Indonesia dan Persyaratannya

Warga Negara Asing (WNA) berkesempatan miliki properti di Indonesia. Ketahui cara WNA beli properti di Indonesia dan berbagai syaratnya.


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.